Ratas Ekonomi Perdana, Jokowi Beri Pesan Khusus ke Menteri Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk pertama kali memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10). Rapat yang membahas soal program dan kegiatan di bidang perekonomian tersebut dihadiri para menteri kabinet yang baru dilantik suami Iriana pada pekan lalu.

Dalam arahannya, Presiden ketujuh RI itu menekankan lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri terkait di bawah koordinasinya, mengenai kondisi global terkini maupun perkiraannya di masa mendatang.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatkan ekspor, melakukan substitusi barang-barang impor, dan meningkatkan investasi yang masuk ke Tanah Air.

"Saya sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti," kata Jokowi.

Pada Maret 2019 lalu, Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Hal serupa menurut Jokowi harus dapat diwujudkan dengan negara lainnya seperti di Uni Eropa.

"Yang penting menurut saya, segera diselesaikan dan saya minta dalam akhir tahun 2020 bisa diselesaikan, timnya disusun yang fixed, tidak berganti-ganti. Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan yaitu dengan Uni Eropa," tutur Presiden.

Selain itu, perjanjian dagang dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra perdagangan bebas yang tergabung dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), juga harus dibidik. Sehingga, target peningkatan nilai ekspor bisa dicapai.

"Juga free trade agreement dengan negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Tolong dilihat," tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.