Ratusan Caleg DPR Tolak Riwayat Hidupnya Dipublikasikan
Senin, 24 Juni 2013 – 21:28 WIB
JAKARTA – Dari total 6.552 jiwa nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang masuk Daftar Calon Sementara (DCS) untuk DPR RI, ternyata 140 orang di antaranya tidak bersedia daftar riwayat hidupnya dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat. Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, ketidakbersediaan para caleg dimaksud sah-sah saja. KPU menghormati sikap tersebut, karena dalam formulir BB-11 atau formulir isian terkait jati diri, para caleg dapat mengisi keterangan jika tidak bersedia jati dirinya dipublikasikan.
“Jadi ya tidak apa-apa, cuma kan hal itu berpengaruh terhadap caleg dimaksud. Karena publikasi yang kita lakukan agar pemilih dapat mengetahui riwayat hidup caleg yang akan dia pilih. Kalau tidak dipublikasikan, pemilih kan kurang mengenal mereka,” ujarnya di gedung KPU, Jakarta, Senin (24/6) malam.
Menurut Hadar, publikasi riwayat hidup caleg merupakan inisiatif KPU. Hal ini untuk mengawal proses pemilu dapat berjalan lebih transparan. Namun begitu, dalam publikasi dimaksud, tidak semua data dipaparkan. Seperti riwayat kesehatan.
JAKARTA – Dari total 6.552 jiwa nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang masuk Daftar Calon Sementara (DCS) untuk DPR RI, ternyata 140
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Humaniora
BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
Minggu, 17 November 2024 – 19:26 WIB - Tokoh
Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
Minggu, 17 November 2024 – 18:55 WIB - Sosial
AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
Minggu, 17 November 2024 – 17:44 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Hasto Ajak Rakyat Merenung, Apakah Jokowi dan Keluarganya Harus Dibiarkan
Minggu, 17 November 2024 – 19:07 WIB - Pendidikan
Dituding Kampus Abal-Abal, UIPM Tunjukkan Bukti Terdaftar di Kemenkumham RI
Minggu, 17 November 2024 – 16:05 WIB - Jabar Terkini
Innalillahi! Bocil di Bogor Tewas Tenggelam di Lokasi Proyek Perumahan Aerum Park
Minggu, 17 November 2024 – 17:00 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB