Ratusan Miliar Menguap untuk Pemekaran

Senin, 26 Oktober 2009 – 09:30 WIB

KENDARI - Sinyalemen bahwa Pemekaran wilayah lebih besar tendensi politisnya ketimbang untuk kesejahteraan rakyat mulai terbukti dan diakui sejumlah pihak. Termasuk Gubernur Sultra H Nur Alam. "Banyak anggaran daerah pemekaran yang tidak effisien penggunaannya. Karena lebih banyak digunakan untuk operasional aparaturnya, daripada untuk kepentingan pembangunan fisik," kata Nur Alam kepada wartawan JPNN di Kendari, Senin (26/10).

Kondisi ini, lanjut Nur Alam, bertolak belakang dengan tujuan utama pemekaran itu sendiri. Sebab, tujuan diberikannya anggaran kepada daerah pemekaran yang belum memiliki kepala daerah difinitif adalah untuk membenahi infrastruktur dan pemerintahan daerahnya.Tapi, katanya saat acara pencanangan pembangunan jalan di Rate-rate, Kabupaten Kolaka akhir pekan lalu, daerah-daerah baru di Sultra tidak menunjukkan pembangunan yang signifikan. "Daerah-daerah baru itu tidak langsung menunjukkan suatu struktur atau konstruksi berbagai bangunan. (Anggaran) Lebih banyak digunakan untuk operasional aparatur," ujarnya.

Bahkan, dalam kesempatan itu Nur Alam mensinyalir, anggaran ratusan miliar rupiah akhirnya menguap di daerah pemekaran. "Meski penguapan itu tidak dikorupsi, tetapi karena inefisiensi penggunaan anggaran. Sebab, penggunaan yang tidak pada porsinya, tetapi oleh administrasi dibenarkan," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran yang baik adalah yang berpihak kepada masyarakat. IA tidak menginginkan anggaran miliaran yang diturunkan untuk daerah pemekaran lebih banyak dihabiskan untuk opeasional apatur pemda. "Kalau operasional apatur itu kan dalam bentuk cost (biaya). Apalagi kalau penggunaan anggaran itu tidak ada hasil yang signifikan. Bahwa memang itu menjadi sebuah kebutuhan, iya memang betul, tapi kalau lebih banyak operasional aparatur ketimbang pelaksanaan pembangunan fisik apalagi yang pemanfaatannya kurang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas, ini kan penguapan" tegasnya lagi.