Ray Rangkuti: Malu Saya

jpnn.com - JAKARTA - Penyidik KPK bergerak cepat menangani kasus suap terhadap tiga hakim PTUN Medan, dengan salah satu bidikan mengarah ke Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Ruang kerja Gatot sudah digeledah, dilanjutkan larangan pergi ke luar negeri alias cegah, dan pemanggilan untuk pemeriksaan, Senin (13/7).

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ray Rangkuti melihat adanya indikasi kuat Gatot bakal dijadikan tersangka.

"Biasanya, kalu sudah digeledah dan dicegah ke luar negeri, biasanya ya, biasanya, gak tahu untuk kasus ini, biasanya itu tanda ada sesuatu yang mendesak untuk ditetapkan (sebagai tersangka, red)," ujar Ray Rangkuti kepada JPNN kemarin.

Seperti diberitakan, Gatot dipanggil KPK Senin (13/7), namun tidak hadir alias mangkir.  Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki, memastikan, Gatot akan dipanggil lagi.

Ray Rangkuti menilai, mangkirnya Gatot dari panggilan KPK memperlihatkan dua kemungkinan. Pertama, Gatot tidak siap menghadapi kasus ini. "Bisa saja pertanda dia tidak siap dan sedang mempersiapkan segala sesuatunya," kata Ray yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu.

Kemungkinan kedua, Gatot memang tidak ada niat menghormati proses hukum dan tidak punya keinginan menjelaskan posisinya di kasus ini kepada penyidik KPK. "Mestinya ya datang saja, jelaskan, toh belum jadi tersangka," ujar Ray.

Terkait dengan pemicu masalah, yakni soal dana bansos, Ray mengakui, memang di mana-mana pengelolaan dana bansos kacau dan sulit dipertanggungjawabkan. Pasalnya, dana bansos diurus secara eksklusif oleh kepala daerah sehingga sulit dikontrol.

"Kalau sistemnya tidak segera diperbaiki, kasus-kasus korupsi bansos akan terus bermunculan. Karena dikelola secara eksklusif, mau didistribusikan kepada siapa terserah kepala daerah. Jadi rawan penyelewengan, sensitif masuk area korupsi," ujar Ray, aktivis asal Mandailing Natal (Madina), Sumut, itu.