Redam Protes, Naikkan Gaji Pegawai

Setelah Demonstran Mesir Tolak Stop Aksi

Selasa, 08 Februari 2011 – 07:06 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Omar Suleiman pun telah bertemu dengan perwakilan seluruh kelompok oposisi. Suleiman menyepakati konsesi untuk oposisi. Selain menyetujui kebebasan pers, pemerintah akan meninjau undang-undang darurat. Undang-undang itu memberikan kewenangan kepada polisi untuk menahan dan menindak tegas demonstrasi. Selain itu, disepakati reformasi konstitusional sebagai persiapan untuk pemilu presiden September nanti. Intinya, oposisi dilibatkan reformasi demokrasi di Mesir.

Sejauh ini oposisi hati-hati dalam merespons konsesi yang ditawarkan pemerintah. Ikhwanul Muslimin selaku kelompok oposisi terbesar di Mesir, meski juga terlarang, menilai tawaran dan konsesi yang dijanjikan Mubarak belum cukup. "Pernyataan (soal konsesi) itu belum cukup," tegas Mohammed Mursi, wakil Ikhwanul Muslimin yang hadir dalam pertemuan dengan Suleiman pada Minggu lalu (6/2).

Tokoh senior Ikhwanul Muslimin lainnya, Essam al-Erian, menyatakan bahwa dialog itu merupakan langkah awal dalam melihat bagaimana pemerintah menangani krisis secara serius. "Mereka sama sekali tak merespons seluruh tuntutan kami. Hanya sebagian yang ditanggapi secara superfisial," tuturnya. Kendati begitu, Ikhwanul Muslimin menyatakan tak akan menarik diri dari dialog dengan pemerintah. "Kami merasakan kemajuan (dari sikap pemerintah) sehingga tidak akan menarik diri dari dialog. Tetapi, protes publik akan berlanjut," ujarnya.

Dia berpendapat, dengan bersedia duduk bersama oposisi, pemerintah mengakui bahwa unjuk rasa kali ini sebagai revolusi rakyat. "Tuntutan rakyat jelas abash, Bagian dari tuntutan kami adalah presiden harus mundur," tegasnya.

KAIRO - Pemerintah Mesir berupaya meredam kemarahan demonstran yang menuntut mundurnya Presiden Hosni Mubarak. Setelah coba merangkul oposisi dengan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Next