JPNN.com 
Refleksi Akhir Tahun 2020, dan Harapan Tahun 2021
Oleh: Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI
Produk hukum yang tidak diterima masyarakat karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Akibatnya, muncul berbagai gerakan perlawanan di masyarakat yang melawan hadirnya produk hukum tersebut.
Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dianggap telah mencederai nilai-nilai Pancasila. Ia ditolak oleh hampir seluruh elemen bangsa.
Ada juga RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), UU Minerba yang dianggap tidak pro masyarakat kecil yang ditolak besar-besaran oleh masyarakat, khususnya mahasiswa dan kaum buruh namun akhirnya tetap menjadi UU.
Partai Demokrat pun turut ambil bagian dalam gerakan menolak RUU dan UU tersebut. Kami menolak keras segala bentuk kebijakan dan UU yang tidak pro rakyat.
Kami memahami betul bahwa kami adalah perpanjangan tangan rakyat yang harus selalu mendengarkan aspirasi rakyat.
Partai Demokrat akan terus berada di barisan terdepan untuk memastikan agar pemerintah dapat membuat kebijakan dan produk hukum yang pro rakyat.
Dalam bidang politik, Indonesia juga menyelenggarakan Pilkada Serentak pada akhir 2020.
