Reformasi Manajemen Data Desa, Ini yang Dilakukan Kemendes PDTT

Reformasi Data Desa ini juga nantinya bakal beri efek positif untuk penurunan kemiskinan, stunting dan berbagai hal yang terkait Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Ekonomi agar Dana Desa lebih 'nendang' karena petanya sudah disiapkan sebelumnya.

Gus Menteri mengatakan, perlu ada peningkatan kualitas Dana Desa agar lebih akurat dan mutakhir, termasuk soal Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika ukurannya desa, maka pembaharuan data bisa dilakukan sesering mungkin, minimal setahun sekali. Bahkan, jika perlu, ada rambu-rambu bagi desa yang tidak lakukan update data saat telah miliki data yang lengkap.

Sistem pendataan BLT Dana Desa ini menggunakan pendekatan Ijtimaiyah atau kesepakatan dengan indikator-indikator umum berbasi RT dilakukan oleh tiga relawan Desa Tanggap Covid-19.

Kesepakatan ketiga relawan inilah yang jadi penentuan KPM ditingkatkan RT yang selanjutnya dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) hingga validasi terjamin.

"Semua data ini dalam proses pengiriman By Name By Address kurang lebih 5 juta sekian. yang nanti juga akan dikirim ke Kemensos," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Data KPM BLT Dana kemudian disandingkan dengan data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian divalidasi dan dilocusing.

Setelah itu, data itu kemudian dikirimkan lagi ke desa untuk dilakukan verifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes). Hasil validasi Musdes dikembalikan lagi ke Kemensos untuk dijadikan data induk.

"Sederahana memang tapi Insyaallah valid dan akurat. Jadi jika berbicara Jaring Pengaman Sosial, dari situ sumbernya, Pihak yang membutuhkan termasuk Kemendes PDTT merujuk pada data itu," kata Pria Kelahiran Jombang ini.