Rekrutmen 1 Juta Guru Honorer Jadi ASN Gagal, PPPK Bersengkarut, Jokowi Perlu Turun Tangan

Fakta itu tentu jauh dari amanat Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

P2G juga menilai Indonesia mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di lembaga pendidikan selama ini sangat ditopang oleh tenaga guru honorer.

Satriwan menyebut hingga 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Sebab, pada 2021 saja negara ini perlu 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional.

"Namun sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK tetapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” bebernya.

Dia lantas menyinggung janji manis Mendikbudristek Nadiem dan kemenPAN-RB soal rekrutmen 1 juta guru honorer jadi ASN PPPK hanya tinggal janji saja.

"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang enggak bisa ikut, terkesan diskriminatif," ucap guru SMA itu.

Menurut Satriwan, semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021, tetapi faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga.

Sementara itu, 193.000 guru yang tak dapat formasi tak jelas nasibnya seperti apa. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena telah dipecat Yayasan. "Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung," ujar Satriwan.