Remehkan Volunterisme, Politisi Gerindra Dicap Terbiasa Politik Transaksional

"Volunterisme yang tumbuh dari warga pada saat Pilpres 2014 ini menegaskan kontras dengan politik transaksional alias politik wani piro yang justru berkembang kuat dalam sepuluh tahun terakhir," tegas Ari.

Lebih lanjut, Ari menilai pernyataan yang meremehkan kesukarelawan justru menunjukkan bahwa ada politisi yang yakin dengan kekuatan uang besar yang dianggap akan mampu membeli dukungan pemilih.

Hal demikian jelas berbahaya bagi demokrasi Indonesia karena kemenangan di pemilu akan dilakukan dengan kemampuan membeli partai, membeli suara pemilih, membeli penyelenggara, bahkan kemampuan membeli aparat.

"Indikasi semakin nyata dengan munculnya model transaksional dalam membangun koalisi dan menarik dukungan tokoh, surat untuk guru yang diselipi uang Rp100 ribu, artis pendukung berbayar sampai penggerak sosial media berbayar," tegasnya.

Bagi Ari Dwipayana sendiri, volunterisme yang ditunjukkan Harry dan Abuanto, serta jutaan masyarakat lainnya pendukung Jokowi-JK, mengingatkannya lagi pada kesukarelawanan sejenis yang terjadi pada 1999.

Saat itu, warga secara sukarela dan swadaya terlibat dalam politik elektoral seperti mengadakan atribut kampanye dengan biaya sendiri, membiayai aktivitas posko-posko secara gotong royong, sampai dengan sumbangan pada dapur umum.

"Apa yang menggerakkan itu? Apakah uang? Jelas bukan. Mereka digerakkan oleh keinginan atas perubahan. Mereka digerakkan oleh sebuah harapan. Dan juga digerakkan oleh keinginan untuk menolak demokrasi yang ada dikuasai oleh kaum oligarki politik bisnis," bebernya.

“Itulah yang menjelaskan kemunculan relawan yang mau terlibat tanpa mobilisasi."