Rencana Impor Garam Tuai Kritik, PKS: Bukti Kegagalan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan FPKS DPR RI Mulyano mengkritik rencana pemerintah yang akan memberi izin impor garam industri 3,07 juta ton.

"Bukti kegagalan pemerintah membangun industri garam nasional," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (27/9).

Mulyanto menilai pemerintah lambat melaksanakan rencana pengembangan industri garam.

Padahal kebutuhan garam nasional saat ini cukup besar, sekitar 4,6 juta ton pertahun.

Riset garam industri yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 belum membuahkan hasil, sementara impor garam industri tumbuh 6-7 persen.

"Kalau pemerintah serius tentunya punya road map dan target untuk mengurangi impor garam industri. Dari rencana itu bisa ditetapkan kapan Indonesia dapat swasembada garam," ungkap dia.

"Apakah Negara kepulauan yang memiliki luas pantai sangat panjang seperti kita ini masih harus tergantung dengan impor garam," imbuh Mulyanto.

Seperti diketahui dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Kementerian Perindustrian RI disebutkan Indonesia baru akan serius membangun industri garam pada pada 2025.