Rencana Jokowi Lelang Jabatan Dirjen Pajak Ditentang

jpnn.com - JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk melelang posisi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai ditentang. Bekas Dirjen Pajak Fuad Bawazier menyindir, lelang tersebut bak jual beli barang bekas.

Menurut Fuad, dalam lelang biasanya ada menang dan kalah, ada pula pikiran untung atau rugi. 

"Istilah ini menurut saya kurang santun dan pas untuk satu jabatan yang amanah," kata Fuad saat diskusi Pro dan Kontra Lelang Jabatan Dirjen Pajak oleh Menkeu di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menilai proses lelang posisi Dirjen Pajak merupakan sebuah alat untuk melempar tanggungjawab dari atasan terhadap bawahannya. Sebab, ketika Dirjen Pajak melakukan kesalahan akan lempar tanggungjawab ke panitia seleksi. 

Padahal, seharusnya penanggungjawab Dirjen Pajak adalah Kemenkeu.  "Nanti akan terjadi saling lempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara Presiden, Menteri dan Pansel," katanya.

Dia mengingatkan, jangan sampai ada peserta titipan saat lelang jabatan tersebut. "Buat apa ada lelang kalau ada titip-titipan," tukasnya.

Sementara itu, Abdul Anshari Ritonga, bekas dirjen pajak yang saat ini staf ahli menkeu mengatakan, lelang jabatan Dirjen Pajak sah-sah saja dilakukan. 

Hanya saja persyaratan dan kriteria bagi calon harus tinggi. Hal ini mengingat Dirjen Pajak termasuk posisi vital di struktur pemerintahan. "Jangan sampai orang yang tidak mengerti pajak yang mendaftar," katanya di kesempatan itu.