Rencana Sri Mulyani Dinilai Sangat Membahayakan Indonesia

Namun demikian, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini, perlu ditegaskan bahwa menguatnya rupiah pada Kamis 26 Maret 2020 bukan serta merta karena dampak kebijakan dalam negeri, tetapi karena imbas kebijakan Amerika Serikat yang menggelontorkan stimulus bantuan finansial 2 triliun dolar AS atau sekitar Rp 32.800 triliun. Sementara stimulus Indonesia yang senilai Rp158,2 triliun nampaknya belum direspon positif oleh pasar.

"Langkah heroik yang ditempuh Amerika Serikat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia. Menghadapi corona ternyata membuat Menteri Keuangan Terbaik di dunia Sri Mulyani kalang kabut. Bahkan terkesan ada aji mumpung memanfaatkan momentum corona untuk meminjam ke IMF dan Bank Dunia," sambung lagislator Dapil Jawa Barat IV ini.

Sebagaimana telah diumumkan, IMF menyiapkan dana 1 triliun dollar AS untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus corona. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana 14 miiliar dolla AS untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global itu.

Namun politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun ini mengingatkan bahaya pinjaman tersebut.

"Langkah Sri Mulyani yang akan meminjam ke IMF dan Bank Dunia sangat membahayakan Indonesia. IMF terbukti telah mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia saat memberi pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi 1997/1998. Resep ala IMF makin menjerumuskan Indonesia pada jurang keterpurukan yang makin dalam," tegas Anggota Badan Pengkajian MPR-RI ini.

Pihaknya menyebutkan, sejatinya bila tanpa IMF dampak krisis ekonomi 1997/1998 diprediksi hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun ke level 0 persen. Tetapi karena mengikuti resep IMF angkanya amblas hingga minus 13,6 persen.

"Akankah kesalahan tersebut mau diulang kembali? Menteri Keuangan jangan dulu menggunakan bantuan IMF Dan World Bank untuk menanggulangi Covid19," tegas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.

Hergun menambahkan, saat ini Indonesia pada tahap tidak bergantung IMF dan World Bank. Hal ini sekaligus menjadi kunci kemandirian kita dan tidak terjebak pada bantuan yang sering mengikat pada kebijakan dan policy ekonomi dan politik Indonesia.