Respons Istana Soal Ismail Pengunggah Humor Gus Dur '3 Polisi Jujur'

"Kritik itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus direspons dengan positif, sebagai bagian dari evaluasi agar kualitas pemerintahan bisa menjadi semakin baik, agar pemerintah bisa lebih memahami keadaan serta sudut pandang masyarakat secara riil," kata dia.

Meski demikian, lanjut Dini, Presiden Jokowi juga kerap kali mengingatkan kebebasan berpendapat itu juga harus selalu dijalankan secara konstitusional.

Dini menekankan bahwa masyarakat harus mematuhi rambu-rambu hukum.

"Jangan sampai masuk ke ranah pidana seperti fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong," kata dia.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menekankan hak kemanusiaan juga harus beriringan dengan kewajiban warga negara.

Oleh karena itu, sepanjang suatu pendapat atau pernyataan dilakukan secara konstitusional, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, maka pihak yang memberikan pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh dikriminalisasi oleh siapa pun juga.

"Apalagi kalau kriminalisasi dilakukan melalui pemyalahgunaan wewenang. Ini akan memberikan dampak yang buruk bagi kualitas penegakan hukum di Indonesia dan karenanya tidak boleh terjadi," tegas Dini. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: