Respons Mendagri Terkait Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum berani memberi penilaian, apakah ada unsur politis di balik kasus kekerasan yang menimpa sejumlah pemuka agama di beberapa daerah dalam dua pekan terakhir.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini hanya berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut secara tuntas, agar tidak muncul dugaan-dugaan. Apalagi Indonesia tengah memasuki tahun politik, jelang penyelenggaraan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah dan Pemilu 2019.

"Saya belum bisa mendahului (penyelidikan aparat kepolisian, red). Saya belum melihat ke arah sana, masih kasuistik," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (12/2).

Meski demikian, Tjahjo mengakui ancaman dan gangguan dalam rangka konsolidasi demokrasi bentuknya bisa macam-macam. Bisa berita yang memuat kebencian, fitnah maupun ancaman teror kepada masyarakat, seperti peristiwa penyerangan terhadap peribadatan umat Katolik di Gereja St Ludwina, Desa Trihanggo, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (11/2) kemarin.

Selain itu, serangan brutal terhadap Pimpinan Pusat Persis HR Prawoto pada Kamis (1/2) lalu dan yang dialami pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, Kiai Umar Basri, pada 27 Januari lalu.

"Peristiwanya masih kasuistik, tapi memang sudah pada tahap yang harus diantisipasi sedini mungkin dan perlu peningkatan kewaspadaan," ucapnya.

Tjahjo menilai, peningkatan kewaspadaan sangat penting, karena setiap warga negara punya hak dan punya hak untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.(gir/jpnn)