Respons Nevi Tentang Biaya Transaksi Cek Saldo dan Tarik Tunai

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina menanggapi kebijakan pemerintah bahwa mulai 1 Juni 2021 Himpunan bank milik negara (HIMBARA) akan kembali mengenakan biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link.

Menurut Nevi, salah satu tujuan kebijakan itu adalah untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sehingga bisa mengurangi ketergantungan masyarakat menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi.

“Saya setuju dengan kebijakan untuk mendorong transaksi nontunai. Tetapi caranya mesti bijak, efisien dan efektif. Saya minta kebijakan HIMBARA mengenakan biaya pada ATM link untuk mendorong transaksi non tunai jangan sampai malah mempersulit transaksi pada UMKM,” ujar Nevi pada Kamis (27/5).

Politikus PKS ini menyadari bahwa tujuan awal bank HIMBARA mengembangkan jaringan ATM Link adalah untuk menekan biaya operasional, sehingga biaya layanan yang harus dibayarkan nasabah pada bank pelat merah menjadi lebih murah.

Nevi menambahkan hingga Februari 2021, pelaku UMKM yang menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam usahanya termasuk pada transaksi keuangannya, jumlahnya baru mencapai sekitar 13 persen dari seluruh UMKM di Indonesia yang totalnya sekitar 64 juta.

Menurut Nevi, jika melihat data ini yang merupakan data publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, maka jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital masih terbilang kecil.

“Kebijakan langkah realisasi penerapan transaksi digital ini juga mesti menghitung segala kemungkinan yang ada. Perlu dipertimbangkan sebagian masyarakat yang kesulitan dalam bertransaksi dengan pelaku UMKM karena masalah tehnis pembayaran,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta pemerintah untuk memastikan terlebih dahulu bahwa para pelaku UMKM sudah terkoneksi dengan bank.