Respons Presiden Direktur CBC Terkait Kasus Jiwasraya

Periode 2011-2012, keuangan Jiwasraya sempat surplus per 31 Desember 2011 sebesar Rp1,3 triliun. Pada 2011-2012, regulator meminta Jiwasraya dan pemegang saham menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental.

Selanjutnya pada akhir 2012, pemegang saham menyampaikan alternatif penyelesaian dengan pemanfaatan sinergi BUMN, namun upaya ini tidak terealisasi.

"Ketika Jiwasraya masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 31 Desember 2012, ada surplus Rp1,6 triliun, dengan catatan masih skema finansial reasuransi. Tanpa skema finansial reasuransi, hitungan otoritas, Jiwasraya masih defisit Rp5,2 triliun,” ungkap Deni.

Periode 2013-2017, skema finansial reasuransi Jiwasraya berakhir di awal 2013,  manajemen mengajukan rencana penyehatan. Bank BUMN menyetorkan obligasi rekapitalisasi sebagai pengganti finansial reasuransi ke Jiwasraya.

Opsi ini tidak dapat berjalan. Akhir 2013, Jiwasraya menyampaikan alternatif berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan dengan nilai buku Rp208 miliar, direvaluasi menjadi Rp6,3 triliun. "Sehingga menjadi solvent," ungkap Deni.

Pada 2013-2016, Jiwasraya mampu berjalan cukup baik dan selalu menghasilkan laba, Namun terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen Jiwasraya. Tahun 2015, BPK melakukan audit atas kinerja Jiwasraya.

Selama 2017, kata Deni, pendapatan premi Jiwasraya meningkat berkat penjualan produk Jiwasraya JS Saving Plan yang mengiming-iming pendapatan pasti (guaranted return ) setara atau bahkan di atas deposito.

"Saat itu, OJK mengingatkan Jiwasraya agar mengevaluasi produk JS saving plan dan menyesuaikan dengan kemampuan pengelolaan investasi," ungkapnya.