Restrukturisasi BUMN Cara Efektif Beradaptasi di Masa Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan mencuat polemik terkait kebijakan Kementerian BUMN, baik dalam aspek pengangkatan pejabat maupun kebijakan strategis sebagai upaya penyehatan BUMN.

Pengamat ekonomi-politik, Abi Rekso menilai apa yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir adalah upaya penyelamatan ekonomi nasional.

Dia menjelaskan, tren pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia relatif positif pada angka 5,2% GDP. Sedangkan Malaysia, negara tetangga kita mengalami penurunan cukup signifikan; dari 5,4% ke 4,4% GDP dalam kurun kurang lebih tiga tahun. Salah satu yang membuat ekonomi Indonesia bertahan adalah aktivitas perdagangan komoditas eksport.

“Target saingan kita (Indonesia) adalah Kamboja, Laos dan Myanmar, sebagai negara anggota ASEAN. Kamboja, Laos dan Myanmar bisa mendapatkan pertumbuhan GDP pada angka kisaran 7%-7,3% selama lima tahun belakangan ini. Meski banyak ahli memprediksi bahwa lima tahun kedepan ekonomi kawasan ASEAN akan menurunkan GDP sekisaran 0,7%-2,3% akibat pandemik Covid-19” papar Abi Rekso.

Lebih jauh Abi Rekso berpendapat, bahwa upaya yang dilakukan BUMN perlu dinilai sebagai penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas ekonomi menghadapi pandemi global. Maka, wajar saja jika negara memberikan injeksi dana dalam rangka itu.

Tidak bisa kita pungkiri hampir seluruh negara di ASEAN melakukan langkah-langkah penyelamatan serupa. BUMN adalah etalase utama penggerak ekonomi negara, karena BUMN melakukan aktivitas bisnis dalam rangka menyumbang keuntungan negara. Maka masuk akal jika BUMN adalah salah satu entitas bisnis yang prioritas untuk diselamatkan.

Ketika awak media mempertanyakan bentuk pencairan dana sebesar Rp 152 triliun ke BUMN dan proporsi hutang pemerintah. Apakah dana Rp 152 triliun sudah tepat untuk melakukan penyelamatan terhadap BUMN?

“Soal teknis keuangan saya rasa para akuntan yang bisa menjawab. Namun, saya mau tekankan bahwa negara seperti Myanmar, Kamboja dan Laos yang GDP-nya lebih tinggi dari kita juga melakukan hal yang sama. Jika kita sepakat dengan pencairan tiga skema; Penyertaan Modal Negara (PMN), Dana Talangan Investasi dan Pembayaran Kompensasi," beber dia.