Revisi Permen PLTS Atap Dinilai Berpotensi Dorong Masyarakat Keluar dari Jaringan PLN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diperkirakan akan sulit mencapai target bauran energi sebesar 23 % pada 2025, meski memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar.

Tahun ini saja baru mencapai 12,3 persen. Artinya, dalam dua tahun pemerintah harus menggenjot capaian EBT hingga 10,7%. Salah satu bauran energi terbarukan yang diandalkan adalah PLTS Atap. 

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan PLTS Atap merupakan salah satu program yang didorong pemerintah untuk mengisi gap pencapaian target bauran energi terbarukan.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan PLTS Atap, salah satunya adalah Permen Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang saat ini sedang menunggu pengesahan pemerintah. 

"Sayangnya, revisi Permen ini dipandang sebagai langkah mundur yang bisa mematikan minat pelanggan, baik rumah tangga, sosial dan industri," kata Yudo Dwinanda pada diskusi media bertema 'Perubahan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021, Mampukah Mendorong Capaian Energi Baru Terbarukan di Indonesia?' besutan Orbit Indonesia.com.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan dan Regulasi, Teknologi, dan Pengembangan Industri Surya, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Bambang Sumaryo menyampaikan pada dasarnya adanya revisi Permen ini akan membunuh minat masyarakat untuk memasang PLTS Atap on-grid  atau yang tersambung ke grid PLN.

Namun, apa yang akan masyarakat lakukan? Karena bisa dikatakan masyarakat itu pada umumnya sangat memilih, begitu dia melihat suatu kemungkinan itu ditutup, maka akan mencari peluang, yaitu off-grid.

"Artinya, apa revisi ini akan mendorong masyarakat untuk menjauh atau berpisah dari grid yang istilah akademisnya grid defection, dan  ini bahaya," ujar Sumaryo.