Revolusi Mental, Jokowi Harus Berani Potong Tunjangan Pejabat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyarankan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan rasional dalam menyikapi menipisnya subsidi APBN untuk BBM.

Jika menipisnya subsidi APBN untuk BBM diatasi dengan cara menaikan harga BBM, maka efeknya harus ditanggung secara bersama.

"Solusinya, efek kenaikan BBM harus jadi tanggung jawab bersama. Cara yang paling rasional, potong tunjangan presiden, menteri dan pejabat negara dari pusat hingga daerah," kata Airlangga Pribadi, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (1/9).

Dengan kebijakan pemotongan tunjangan tersebut, lanjutnya, rakyat akan merasakan beban itu dipikul secara bersama. "BBM, dinaikan, tapi tunjangan pejabat negara baik di pusat maupun daerah dipotong, tingkat harapan publik terhadap Jokowi tidak terganggu," ujarnya.

Menurut Airlangga, jika tunjangan jabatan pejabat negara dikurangi, dari sisi kebutuhan sama sekali tidak akan membuat pejabat bersangkutan miskin sebab tunjangan mereka cukup tinggi.

"Dihitung dari sisi pendapatan rata-rata warga negara, penghasilan pejabat di Indonesia yang bersumber dari tunjangan jabatan, masuk tiga besar di dunia," ungkapnya.

Dengan kondisi tunjangan jabatan sekarang, menurut Airlangga, mendorong para pejabat negara untuk bermewah-mewah.

"Soal ini, Wakil Presiden Muhammad Hatta setelah berhenti dari jabatannya pernah menulis surat ke Bung Karno, tentang potensi rusaknya bangsa ini karena pejabatnya bermewah-mewah," ujar dia.