Ribuan Mahasiswa Semarang Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Tolak RUU Pilkada
Kamis, 22 Agustus 2024 – 13:38 WIB
"Kami ingin menyuarakan kebijakan yang tak pernah berpihak kepada rakyat," katanya.
Sebelumnya, pakar politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdurrahman menyoroti manuver DPR bersama pemerintah yang tampak buru-buru membahas RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Wahid menyebutkan dugaan adanya intervensi DPR terkait keputusan MK merupakan sikap buruk untuk demokrasi.