Rieke: Alasan Pemerintah Tak Jelas

JAKARTA - Tarik ulur proses pengesahan RUU BPJS terutama pasal transformasi empat BUMN menjadi BPJS 2 masih terjadi hingga Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (28/10). Pemerintah ngotot ingin menjalankan BPJS 2 pada 2016. Namun, beberapa fraksi ngotot agar BPJS 2 dijalankan bersamaan dengan BPJS 1, pada 1 Januari 2014.

Anggota Pansus RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan sebenarnya mau  2016 atau 2014 kalau alasannya rasional demi kepentingan rakyat bisa. "Tapi alasannya pemerintah sampai tadi malam tidak jelas. Malah dalam tanda petik membenturkan dengan persoalan ingin merevisi Undang-undang tentang Ketenagakerjaan," kata Rieke kepada pers di Jakarta, Jumat (28/10).

Rieke menegaskan, mengapa pihaknya ingin BPJS 2 dijalankan bersamaan pada 1 Januari 2014. Menurut dia, seluruh fraksi kecuali Fraksi Demokrat, sebenarnya setuju BPJS 2 pada 1 Januari 2014. "Kenapa Januari? Ketika BPJS dijalankan masih bisa  dikontrol dengan DPR yang sekarang. Jangan terulang kasus Undang-undang SJSN, pemerintah tak mau menjalankan yang rugi rakyat," kata Rieke.

Politisi PDI Perjuangan, itu menegaskan pemerintah takut karena ada indikasi tidak ada kejelasan dana di Jamsostek. "Atau ada kemungkinan duit di Jamsostek memang sudah tidak ada," ungkap Rieke.