Rieke Tantang Presiden Jokowi

“Bagi saya inflasi sama dengan pemangkasan terhadap daya beli. Karena nilai tukar diperdagangkan maka saya mendesak fluktuasi nilai tukar dimasukkan dalam komponen kenaikan upah minimum,” urainya dalam konferensi pers tersebut.

Bahaya yang tidak kalah pentingnya dari RPP Pengupahan di era pemerintahan Jokowi, ujar Rieke, adalah menghilangkan realitas kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. RPP tersebut mengubur survei terhadap komponen Kehidupan Hidup Layak (KHL), yang sejatinya jika dilakukan dengan metode yang benar akan mampu mengungkap kebutuhan riil dan daya beli akibat kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, RPP Pengupahan Jokowi menurutnya memberangus proses musyawarah dalam dialog sosial yang seharusnya mutlak dipertahankan untuk membangun relasi tripartit (pekerja, pengusaha, pemerintah) di dalam Dewan Pengupahan.

“Saat Tripartite dihapus, maka secara otomatis Dewan Pengupahan pun dipenggal. Padahal di negara manapun, termasuk di negara-negara yang industrinya maju, Tripartit adalah salah satu pilar kekuatan bagi industri nasional. Dialog Sosial dalam Tripartit tidak boleh dihilangkan,” pungkasnya.(fat/jpnn)