Rizal Ramli: Hanya Mentan Amran yang Berani

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior yang juga Mantan Menko Maritim Rizal Ramli dalam talkshow JakTV bertajuk "Ekonomi Dalam Bingkai Pancasila" mengungkap banyaknya policy ekonomi yang justru kontra-produktif dengan nawacita Presiden Jokowi dan bahkan cita-cita adiluhung Pancasila.

Policy ekonomi pesanan inilah -yang ditengarainya banyak melibatkan pejabat-pejabat dan aparatur negara berwatak koruptif yang pada gilirannya semakin menyuburkan praktik perburuan rente (rent seeking) dengan melakukan kartel, mempermainkan harga komoditas pangan tanpa memperhatikan daya beli dan keberlangsungan hidup yang layak bagi masyarakat banyak.

Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1438 Hijriah, harga pangan memang mengalami kontraksi yang tidak normal. Harga bawang putih misalnya, di pasar mengalami lonjakan Rp 48.000 s/d 60.000/kg dari harga normal Rp 22.000/kg.

Bawang putih memang bukanlah komoditas yang mampu dipasok ketersediaannya oleh produksi dalam negeri. Selama ini sebagian besar kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari negara lain.

Kenaikan harga yang jauh dari ambang batas normal inilah yang kemudian dikecam oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. H Andi Amran Sulaiman, MP sebagai akibat dari sebuah perilaku sadis yang abai atas HAM (Hak Azasi Manusia) masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum muslim yang sementara bersiap menjalani bulan puasa Ramadhan dengan hikmat.

Menurut logika sehat Mentan Amran, seharusnya harga tidak tinggi mengingat bawang putih dominan impor. Selayaknya yang mengalami kenaikan harga tinggi adalah komoditas yang tidak impor, semisal bawang merah yang tidak impor tapi harganya malah relatif stabil dan bahkan menunjukkan tren penurunan.

Anomali harga inilah yang dianggapnya sebagai bentuk sadis dari praktik kartel dalam mempermainkan pasokan dan stok serta mendiktekan harga ke pasar.

Gerah atas permainan segelintir oligarki mafia pangan tersebut, Mentan Amran mengambil langkah cepat dan tegas dengan menggandeng Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementan, Kementerian Dalam Negeri dan Bulog dan dalam satu gugus Satuan Tugas bernama Satgas Pangan.