RKUHP Disahkan, Pengamat Sebut Mirip Cara Tiongkok
Dia juga menyebutkan warga negera boleh mengkritik, tetapi tidak boleh mengajak atau memobilisasi demonstrasi.
"Kita melihat ada strategi otoriter yang sama dalam ruang publik digital di Indonesia," jelasnya.
Dia juga menyebutkan demo Reformasi Dikorupsi 2019 lalu menjadi contoh nyata ruang kritik publik yang kian dibatasi.
"Dan ini menunjukkan bagaimana kecenderungan pemerintah atau penguasa hari ini untuk menyusutkan ruang sipil dan membuat apa yang kita lakukan di ruang sipil dalam bentuk partisipasi-partisipasi digital, clicktivism, atau yang tidak terlalu beresiko menjadi sangat tidak bermakna lagi," pungkas Adi.(mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: