'Rumah Besar' Itu Sering Menerima Aspirasi Soal Amandemen

jpnn.com - JAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan sebagai rumah besar, MPR sering menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat bahwa amandemen yang telah dilakukan selama ini telah menyimpang dari tujuan awal pendiri bangsa. Karena itu, menurut Zulkifli, kelompok masyarakat tadi juga meminta agar bangsa ini kembali ke UUD Tahun 1945.

Tapi, ada juga kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang telah diamandemen ini membawa perubahan besar di Republik ini sehingga mereka merasa tak masalah dengan amandemen yang telah dilakukan.

“Tapi harus juga diterima sebuah kenyataan pahit setelah hasil amandemen tersebut diimplementasikan yang namanya kesenjangan ekonomi, sosial dan pudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat cukup tinggi,” kata Zul, sapaan Zulkifli Hasan saat membuka Sosialiasi Empat Pilar MPR bagi akademisi berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Jumat (15/4).

Zul mengkritisi soal memudarkanya wawasan kebangsaan. Hal itu diakibatkan, antara lain tidak adanya media untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai itu di samping kepala daerah tidak punya anggaran untuk menjalankan program sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

“Berbeda dengan masa Presiden Soeharto, ada BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, red), Penataran P4, dan pendidikan moral Pancasila, yang dilakukan oleh hampir seluruh lembaga dan sekolah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Zul, tidak adanya haluan negara sehingga ganti kepala daerah ganti program yang dijalankan.Di Pusat, kata dia, ketika ganti presiden maka ganti pula kebijakan dan arah pembangunannya. Dari semua tersebut banyak pihak yang ingin haluan negara seperti GBHN dihidupkan kembali.

“Itu disikapi oleh MPR periode 2009-2014 dengan mengeluarkan rekomendasi agar MPR Periode 2014-2019 melakukan reformulasi sistem pembangunan nasional semacam GBHN,” ujar Ketua Umum PAN ini.

GBHN yang saat ini dikaji oleh MPR, menurut Zul, adalah GBHN yang komprehensif karena mencakup semua bidang termasuk penguatan wawasan kebangsaan.