Rupiah Anjlok, Anak Buah Mega Ingatkan Hal Penting Ini untuk Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko menyampaikan permintaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan perhatian serius kepada masyarakat di pedesaan yang terkena dampak situasi krisis ekonomi tahun 2015.

Menurut Budiman, beberapa pekan terakhir nilai tukar Rupiah dan IHSG jatuh dengan cukup dalam. Bahkan ada media yang membandingkannya dengan situasi Krisis Moneter 1997. Analis keuangan, ekonomi, hingga publik ramai membicarakan rupiah. Namun ia menyayangkan tidak banyak bahasan dari perspektif desa dan ekonomi pedesaan.

"Ada perbedaan mendasar antara krisis 1997 dengan krisis 2015. Pada krisis 1997, nilai tukar melemah namun harga komoditas dalam valuta asing (dolar), relatif tetap. Sehingga banyak petani yang memproduksi komoditas ekspor dapat menikmati harga jual yang sangat tinggi," kata Budiman melalui siaran persnya, Selasa (25/8).

Namun, lanjutnya, pada Krisis 2015 kali ini, melemahnya nilai tukar diikuti dengan jatuhnya harga komoditas ekspor pertanian, perikanan dan pertambangan. Harga beberapa komoditas di pasar internasional turun secara ekstrem, dari periode peak awal 2011, misalnya karet (-70 persen), biji besi (-71 persen), gula (60 persen), batu bara (-55 persen), sawit (-54 persen), kopra (-45 persen), kopi arabika (-42 persen).

Pelemahan harga komoditas ini semakin cepat dalam setahun terakhir, akibat dipicu oleh penurun harga minyak bumi (-60%). Jatuhnya harga minyak menjalar ke komoditas lain. Akibatnya, pada Krisis 2015 ini desa tidak dapat menopang perekonomian nasional, sebaliknya jutru merasakan dampak yang cukup dalam.

"Merujuk pada situasi tersebut, pemerintah harus secara serius memperhatikan dampak krisis ekonomi di desa. Wacana dan kebijakan penanganan krisis hendaknya tidak didominasi oleh perspektif urban semata," jelas anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah, seperti menggelontorkan program dan anggaran ke desa secara masif, cepat, tepat sasaran dan minim kebocoran.

Memastikan prioritas alokasi anggaran tersebut untuk mendorong usaha-usaha pertanian dan perikanan, guna menjamin ketersediaan pangan domestik selama periode krisis.