Rusuh Iran Berpotensi Terjadi di Tanah Air

Jumat, 26 Juni 2009 – 19:31 WIB

JAKARTA --Tampaknya, kubu pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mulai jengah dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai berpihak ke pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Selain masalah spanduk sosialisasi pilpres yang tanda contrengnya di kotak nomor urut 2, dalam debat capres putaran kedua Kamis (25/6) malam, kubu SBY-Boediono juga diperlakukan istimewa oleh pihak penyelenggara, yakni KPU. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional JK-Win, Indra J Piliang bercerita, dalam acara debat tersebut, kubu JK-Win hanya diberi jatah 30 kursi.

"Sementara, kubu mereka (SBY-Boediono, red) mendapat jatah lebih dari 100 kursi dan kursi VIP ditempati mereka. Ini jelas bentuk diskriminasi. Yang perlu diingat, dampak pilpres secara emosional ke massa pendukung lebih kuat dibanding pemilu legislatif. Jangan sampai hanya karena keberpihakan KPU kepada salah satu calon ini memunculkan Iran baru. Jangan terjadi Iran kedua terjadi di sini," kata Indra Piliang di gedung DPR, Jumat (26/6). Menurutnya, kesalahan-kesalahan KPU ini sudah sitematis yang diarahkan untuk memenankan kubu incumbent.

Disebutkan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) pileg sebenarnya belum tuntas. Hanya karena para elit sibuk dengan agenda pilpres, persoalan itu menjadi reda. Tapi, kata Indra, redanya persoalan DPT pileg akan menucuat lagi bila ternyata KPU terus-terusan melalukan tindakan diskriminatif. Tanda-tanda DPT pilpres bakal mirip DPT pileg sudah ada tanda-tandanya karena sudah ada kasus yang ditemukan di Jawa Timur. "Pemangkasan jumlah TPS juga bagian dari upaya sistematis," ucapnya.

Masalah spanduk sosialisasi pilpres buatan KPU yang sudah dipasang di Lampung, kata Indra, juga bisa memicu kemarahan massa pendukunga capres-cawapres yang merasa dirugikan. Melihat sikap KPU yang cenderung tidak netral itu, kata Indra, timses JK-Win akan terus pasang mata mengawasi setiap gerak-gerik KPU.  (sam/JPNN)

JAKARTA --Tampaknya, kubu pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mulai jengah dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai berpihak ke pasangan Susilo