Rusuh Sari Rejo, Ngapain aja DPRD?

jpnn.com - JAKARTA – Politikus senior Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mempertanyakan peran DPRD Sumut dan DPRD Medan dalam mengatasi konflik lahan antara warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, Kota Medan, dengan pihak TNI AU.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, konflik tidak akan pecah hingga menimbulkan korban luka, jika DPRD mau dan mampu menjembatani masalah ini. Pemda setempat, lanjut Martin, mestinya juga berupaya memediasi.

“Dituntut peran pemda dan DPRD untuk bisa menjembatani. Jangan sampai konflik terbuka antara rakyat dengan TNI AU ini berlanjut terus,” ujar Martin kepada JPNN kemarin (17/8).

Bentrok berdarah terjadi lantaran pihak TNI AU berkeinginan membangun rusunawa untuk prajurit di atas lahan dimaksud. Pihak TNI AU merasa itu merupakan tanah negara, sedang warga setempat juga merasa berhak atas lahan tersebut.

Terlepas itu lahan milik siapa, Martin mengatakan, aparat TNI tidak boleh melakukan aksi kekerasan terhadap rakyat.

“TNI AU harus lebih persuasif dan mendengar apa kata rakyat banyak. Jangan memaksakan kehendak berdasar pendapatnya sendiri. Sebab rakyat juga merasa punya hak atas tanah tersebut,” ujar Martin.

Dia yakin, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, dialog. Jika sudah pernah dialog satu dua kali tapi belum mencapai kesepakatan, ya harus digelar dialog lagi. 

Dia mengatakan, partainya memberikan perhatian serius terhadap kasus Sari Rejo ini. Karena itu, partai pimpinan Prabowo Subianto itu memberikan dukungan terhadap politikus Gerindra, Muhammad Syafi'i yang menyelipkan kasus tersebut saat menyampaikan doa penutupan sidang tahunan MPR di Senayan, Selasa (16/8).