RUU BPJS Terhambat, Oneng Sindir SBY

FPDIP Siapkan Hak Menyatakan Pendapat

Senin, 09 Mei 2011 – 05:50 WIB

Namun Rieke yang dijuluki Madame BPJS oleh rekan-rekan sefraksi itu melihat alasan pemerintah sama sekali sulit diterima. Ditegaskannya, RUU BPJS nyata-nyata demi kepentingan seluruh rakyat. Fraksi PDIP, lanjutnya, sesuai instruksi DPP PDIP juga sudah menempatkan RUU BPJS sebagai priorits pertama.

"Ini jelas RUU buat rakyat, maka pimpinan fraksi sesuai penugasan dari partai juga menetapkan RUU BPJS menjadi RUU prioritas pertama. Tapi ada indikasi kuat akan dimentahkan eksekutif," tudingnya.

Lebih lanjut ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya dalam hal jaminan sosial. Dibanding Filipina, Vietnam atau bahkan Kamboja, kata Rieke, Indonesia masih teringgal dalam masalah jaminan sosial meski memiliki angka produk domestik bruto (PDB). "KTT ASEAN seharusnya memberi pelajaran berharga pada SBY tentang pentingnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tidak profit oriented, tapi beorientasi pada perlindungan untuk seluruh rakyat," pungkasnya.

Lantas apa langkah FPDIP atas sikap pemerintah yang terkesan hendak mementahkan RUU BPJS? Rieke memberikan sedikit bocoran. "Kalau instruksi garis fraksi dan partai sudah pada hak menyatakan pendapat," pungkasnya.(ara/jpnn)

JAKARTA - Politisi PDIP Perjuangan di Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengaku tak habis pikir dengan langkah pemerintah yang baru akan mengirimkan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News