RUU Ciptaker Menuai Penolakan, Mbak Rerie: Pola Komunikasi Kebijakan Publik Harus Diperbaiki

Bahkan tidak jarang pemerintah menunggu reaksi atas kebijakan yang diberlakukan, baru kemudian dilakukan sosialisasi masif untuk memberi pemahaman.

Strategi ini menurut Rerie berisiko. Sebab, pihak-pihak yang kecewa atas kebijakan itu berpotensi bereaksi di luar batas, seperti yang terjadi pekan lalu pada penolakan UU Ciptaker.

Karena itu, kata Rerie, sosialisasi masif perlu dilakukan sejak awal melalui kanal-kanal yang tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan. Hal itu  mendesak demi mengurangi pemahaman yang salah di kalangan masyarakat.

Apalagi, katanya, saat ini masih banyak rancangan undang-undang yang dalam proses pembahasan di DPR RI, dan itu menjadi perhatian masyarakat, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dinilai kontroversial oleh masyarakat.

Upaya sosialisasi masif terkait hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat atas kebijakan terkait, tegas Rerie, harus segera dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan dampak dari peraturan baru yang akan diberlakukan.

"Sudah saatnya kita melakukan perubahan dalam pengelolaan komunikasi di kalangan birokrasi pada institusi negara agar menjadi lebih baik dalam menghadapi perkembangan zaman," pungkas Rerie.(jpnn)