RUU Ormas Dinilai Masih Lembek

JAKARTA - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang ditargetkan disahkan menjadi UU pada 12 April mendatang, materinya dinilai  tidak memberi porsi yang kuat untuk menindak ormas-ormas yang kerap melakukan aksi kekerasan.

Komisioner Komnas HAM, M Imdadun Rahmat, mengatakan, semula pihaknya berharap RUU ormas ini nantinya bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan ormas-ormas yang sering memaksakan kehendak dan ideologinya ke kelompok lain.

"Kita semula berharap banyak RUU ormas ini lebih diarahkan untuk pembinaan ormas yang berideologi, berpikiran, dan mendukung kekerasan. Tapi rupanya aspek ini tak kuat diatur di RUU itu," ujar Imdadun Rahmat kepada JPNN, Kamis (14/3).

Menurutnya, materi RUU ormas ini justru lebih diarahkan ke persoalan-persoalan administrasi, yang oleh kalangan kelompk civil society, mempersulit mereka.