RUU Penanganan Konflik Bukan Untuk Ciptakan Darurat Militer
Rabu, 14 September 2011 – 19:31 WIB
JAKARTA - Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ketua Panitia Khusus RUU Penangangan Konflik Sosial di DPR RI, Adang Daradjatun, menyatakan bahwa UU itu nantinya tidak identik dengan darurat militer, keadaan bahaya, maupun keadaan perang. "Tapi, penanganan konflik sosial dalam RUU ini masih dalam batas darurat sipil, demokratis, melibatkan masyarakat, DPR dan DPRD," kata Adang kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).
Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI itu mengharapkan dalam RUU tersebut juga terbentuk suatu lembaga khusus bernama Komisi Penyelesaian Konflik Sosial. "Peran serta masyarakat dalam komisi ad hoc akan dilibatkan. Semuanya, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dapat masuk dalam komisi tersebut," jelas suami buronan Interpol Nunun Nurbaeti itu.
Dia menegaskan bahwa dalam menangani konflik dapat dilakukan fungsi preemtif, preventif dan represif. Namun, tegas Adang, dalam RUU ini justru DPR RI menginginkan fungsi preemtif lebih dikedepankan.
JAKARTA - Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ketua
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
BERITA LAINNYA
- Hukum
Oknum Guru di Gorontalo Jadi Tersangka Setelah Setubuhi Murid Sendiri Berkali-Kali
Jumat, 27 September 2024 – 01:00 WIB - Hukum
3 Terdakwa Kasus Narkoba di Aceh Dijatuhi Hukuman Mati
Jumat, 27 September 2024 – 00:12 WIB - Humaniora
Gerobak Dorong Kembali Padati Boulevard Artha Gading, Padahal Sudah Ditertibkan Satpol PP
Jumat, 27 September 2024 – 00:01 WIB - Kesehatan
Kenali Gejala Limfoma Hodgkin, Banyak Pasien Terkecoh, Akibatnya Fatal
Kamis, 26 September 2024 – 23:20 WIB
BERITA TERPOPULER
- Hukum
Video Syur Viral, Oknum Guru & Siswi MAN Gorontalo Pernah Berjimak di Sekolah
Jumat, 27 September 2024 – 02:02 WIB - Hukum
Oknum Guru di Gorontalo Jadi Tersangka Setelah Setubuhi Murid Sendiri Berkali-Kali
Jumat, 27 September 2024 – 01:00 WIB - Humaniora
Gerobak Dorong Kembali Padati Boulevard Artha Gading, Padahal Sudah Ditertibkan Satpol PP
Jumat, 27 September 2024 – 00:01 WIB - Politik
Bawaslu Semarang juga Tertibkan Baliho Paslon yang Gagal 'Nyalon' di Pilkada 2024
Jumat, 27 September 2024 – 03:00 WIB - Parpol
PDIP Siap Menghadapi Upaya Hukum Tia Rahmania Setelah Dipecat Partai
Jumat, 27 September 2024 – 00:00 WIB