Saatnya Panglima TNI Berpangkat Marsekal

jpnn.com, JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo segera mengajukan nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI masih kuat. Gatot sendiri menyisakan empat bulan masa tugas. Sosok dari TNI AU dinilai layak mendapat giliran menjadi suksesor.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (23/11) kemarin, sepakat bahwa TNI AU paling layak mendapat giliran. Mengingat, sudah lama tidak ada panglima TNI berpangkat Marsekal. Kali terakhir Panglima TNI berasal dari AU adalah pada 2006. Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Marsekal Djoko Suyanto sebagai panglima. Masa jabatannya pun hanya 22 bulan.

Setelah itu, panglima TNI dijabat TNI AD, lalu berlanjut TNI AL, dan kemudian kembali lagi TNI AD dua kali. Yakni, Jenderal Moeldoko yang dilanjutkan Jenderal Gatot Nurmantyo. "Karena itu, kami dorong dari TNI Angkatan Udara, untuk kohesivitas,’’ terang Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Lagipula, UU TNI juga menganjurkan agar jabatan panglima digilir dari tiga matra.

Hasanuddin meminta Jokowi segera mengajukan nama calon pengganti Gatot. Mengingat, 13 Desember mendatang DPR akan reses hingga pertengahan Januari. ’’Maka harus cepat, karena Komisi I juga perlu waktu untuk melakukan fit and proper test,’’ tambahnya.

Apalagi, dia tidak bisa menjamin nama yang diajukan presiden bakal langsung disetujui oleh Komisi I. Selain persoalan kohesivitas, dorongan agar AU menjadi panglima juga untuk mendukung visi poros maritim dunia yang digagas Presiden Joko Widodo.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menuturkan, sudah saatnya doktrin militer Indonesia berubah mengikuti visi poros maritim. Visi tersebut mengharuskan negara memperkuat angkatan laut bila ingin mampu bersaing. ’’Tapi, dalam perang modern, di negara manapun angkatan laut pasti akan mendapat dukungan penuh dari angkatan udara,’’ tutur Connie. Dengan menempatkan TNI AU sebagai panglima, Indonesia akan selangkah lebih maju.

Connie mencontohkan Tiongkok dan India yang saat ini sedang giat memperkuat armada lautnya. Menurut Connie, yang perlu diwaspadai bukan kedua negara itu. Indonesia perlu menengok ke selatan, di mana ada negara tetangga Indonesia, yakni Australia. ’’Australia itu sudah mengubah doktrin militernya menjadi berbasis udara,’’ lanjutnya.

Bila ingin mengimbangi, maka mau tidak mau Indonesia harus juga mengubah doktrin militernya. Doktrin TNI harus menjadi militer yang memiliki kekuatan untuk mendukung poros maritim dunia. Tentunya, seluruh matra akan tetap bekerja sama seperti biasa. Visinya saja yang berubah sehingga pengembangan kekuatan militer menjadi lebih fokus.