Sahroni: Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Itu Informasi Sesat

Dia menyatakan untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun.

Sahroni memerinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.

Menurut dia, kontribusi dari APBN 41,3 persen atau Rp 1.941 triliun. BUMN 22 persen atau 1.034 triliun. Kontribusi swasta 36,7 persen atau Rp 1.725 triliun. "Jadi tidak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," kata Sahroni.

Lebih jauh Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya. "Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," ajak dia.

Sementara itu, Sahroni saat di Kompleks UKA RT 16 RW 08, Koja, Jakarta Utara, juga mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS dan ragam persoalan lainnya.

Dia memastikan persoalan warga tersebut akan sampai ke Pemprov DKI Jakarta agar dicari solusinya lewat jejaring yang dimiliki Ahmad Sahroni Center (ASC).(boy/jpnn)