Said Abdullah: Semangat Bung Karno Harus Dicontoh Dalam Membangun Papua

"Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekadar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua," terang Politikus Senior PDI Perjuangan ini.

Said menjelaskan isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, bukan menjadi isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR RI.

Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI.

Sebab, siapun tidak bisa memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan Provinsi lainnya. Pasalnya, ada ruang yang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.

“Kami berharap, tiga kata kunci yaitu manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan,” tuturnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini menerangkan berakhirnya pelaksanaan dana otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan dana otsus.

Dalam dua puluh tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019. yang bersumber dari belanja pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 205,02 triliun.

Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 triliun pada tahun 2005-2019.