Sanksi Finansial Memberatkan Daerah

JAKARTA — Sanksi finansial yang diberikan kepada 315 kabupaten/kota karena lambat menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cukup memberatkan pemerintah daerah. Selain memberatkan, sanksi itu juga dianggap tidak efektif dan bukan jalan keluar.

“Sanksi finansial bukanlah solusi untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana BOS. Karena sanksi itu tidak efektif. Persoalannya bukan kemauan atau komitemen. Akan tetapi, halini diakibatkan kurangnya memahami mekanisme proses penyaluran dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Idham Khalid kepada wartawan di sela-sela kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Menurutnya, mekanisme ini baru pertama kali dilaksanakan sehingga wajar saja jika banyak pemerintah daerah tidak cukup memahami aturan yang ada.  Contohnya, masalah proses pemindahan rekening bank dan  penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Sehingga, meskipun ada surat edaran Mendagri dan Mendiknas tidak mudah dijalankan.

“Ada sedikit traumatik bagi kami dalam memahami surat edaran yang kami terima. Apakah ini bisa jadi dasar hukum? Tetapi ketika kami sudah mendapat penjelasan lebih lengkap saat ini, dapat dipastikan dana BOS di daerah kami akan segera dicairkan,” ujarnya.