Santer Isu Pembentukan Kementerian Haji Umrah dan Wakaf, Sosok Ini Dinilai Layak Memimpin

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melibatkan berbagai aspek yang kompleks mulai dari persiapan keberangkatan hingga kepulangan jemaah. 

Seiring meningkatnya jumlah jemaah, maka kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan efektif makin mendesak. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Muhammad Mufti Mubarok yang mengusulkan agar pemerintah membentuk kementerian khusus yang menangani haji dan umrah.

"Dari sisi perlindungan konsumen, ada lima poin utama yang diinginkan dalam pelaksanaan haji dan umrah yaitu cepat, murah, nyaman, aman, dan selamat," ucap Mufti, Kamis (10/10).

Menurutnya, adanya kementerian khusus akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah ini. Peningkatan kualitas pelayanan jemaah akan menjadi prioritas utama. 

"Standar pelayanan yang lebih tinggi dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Keberadaan kementerian khusus Haji Umrah dan Wakaf juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana haji  untuk kepentingan jemaah seperti pembangunan infrastruktur haji, pengembangan program-program peningkatan kualitas jamaah, dan investasi yang menguntungkan.

"Apalagi setiap tahun kuota jemaah haji terus meningkat," imbuhnya.