Sarankan Jokowi Alihkan Dana KIS untuk Peningkatan Kualitas Puskesmas

jpnn.com - LEMBANG - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio menyarankan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya dihentikan. Selanjutnya, dana untuk KIS lebih baik dialihkan untuk peningkatan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Menurut Agus, dengan peningkatan pelayanan puskesmas maka akan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan sangat terbantu. "Daripada buat KIS, lebih baik tingkatkanlah pelayan puskesmas menjadi kelas A," kata Agus usai menjadi pemateri dalam media gathering BPJS Kesehatan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).

Agus menambahkan, bisa saja pemerintah membangun puskesmas yang lebih baik untuk menampung peserta BPJS Kesehatan yang tergolong PBI. Sebab, biasanya rumah sakit penuh sehingga PBI sering tak tertampung di rumah sakit.

"Di situ (puskesmas) ada rawat inap, dokter spesialis dan lainnya. Jadi yang PBI berobat ke situ, jangan ke rumah sakit karena pasti penuh," ujarnya

Soal beberapa persyaratan termasuk pasien BPJS harus mendapat rujukan puskesmas, Agus menjelaskan bahwa hal itu memang harus dilakukan. Sebab, BPJS  merupakan program pelayanan dasar.

Selain itu, tidak semua orang tinggal dekat rumah sakit. "Ini sudah diatur Puskesmas adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang terdepan sehingga itu yang digunakan. Dana pemerintah di situ. Jadi kalau semua masuk rumah sakit, rumah sakitnya tidak cukup. Jangankan itu, kelas menengah ke atas (saja) tidak mau ke Puskesmas," pungkasnya. (boy/jpnn)