JPNN.com 
Sarankan Jokowi Tak Tergoda Tinggalkan Megawati
Berani Keluar dari PDIP Sama Saja Bunuh Diri Politik
jpnn.com - JAKARTA - Hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dikabarkan merenggang. Setelah sebelumnya dikabarkan ada perbedaan tentang pembentukan kabnet, kini polemik tentang pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri disebut-sebut semakin melebarkan jarak antara presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu dengan Megawati dan PDIP.
Kini bahkan muncul dorongan agar Jokowi memisahkan diri dari PDIP. Sejumlah pihak yang mengaku relawan juga mengaku siap membuat partai untuk Jokowi.
Namun, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi menyarankan Jokowi tetap konsisten untuk tetap bertahan di PDIP. Berdasarkan analisis Haryadi, PDIP dan Megawati merupakan pondasi politik yang kokoh bagi Jokowi.
Karenanya jika Jokowi sampai berani melepaskan diri dari PDIP, maka hal itu sama saja dengan bunuh diri secara politik. “Mungkin saja Megawati dan PDI-Perjuangan akan sedikit merugi (ditinggal Jokowi, red) Tapi tetap akan eksis sebagai kekuatan politik besar, karena pondasi Megawati dan PDI Perjuangan sudah kokoh. Sementara bagi Presiden Jokowi niscaya akan merupakan bunuh diri politik dan konyol," kata Haryadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/2).
Haryadi menambahkan, jika Jokowi berani meninggalkan PDIP maka berarti akan kehilangan dukungan dari kekuatan politik pemilik kursi terbesar di parlemen. Kalaupun ada partai lain yang mendukung Jokowi di parlemen, kata Haryadi, belum tentu dukungannya riil.
“Mungkin saja ada partai lain yang siap mendukung Jokowi di parlemen, tapi kepentingannya semu dan sesaat. Jika demikian, pasti kinerja kekuasaan pemerintahan tidak akan efektif,” ulasnya.
Lebih lanjut Haryadi mengingatkan Jokowi bahwa pihak-pihak yang berupaya mendorong bekas Gubernur DKI Jakarta itu melepaskan dari PDIP merupakan kelompok yang selama ini bersikap anti-partai. Selain itu, lanjut Haryadi, relawan pendukung Jokowi di pilpres lalu juga berkarakter anti-partai.
Padahal, partai dijamin oleh konstitusi. “Anti-partai berarti menentang semangat konstitusi yang mengharuskan pengembangan demokrasi Indonesia berpilar partai,” pungkasnya.(ara/jpnn)
