Satu Kursi Menteri PKS Terancam
Golkar Bahas Jatah Menteri LimpahanSenin, 09 April 2012 – 05:25 WIB
Menurut Cicip, rapimnasus itu mungkin diadakan pada 25 Juli. Namun, saat ini DPP masih mempertimbangkan apakah akan menindaklanjuti usul DPD provinsi tersebut. "Sekarang kami mesti putusin di DPP, apa kita mau nggak jalanin ini (percepatan rapimnasus, Red)," ujarnya.
Setelah pertemuan, Ical menegaskan bahwa Golkar tidak berada dalam posisi meminta. Golkar juga tidak berposisi menyediakan kader seandainya dilakukan reshuffle terhadap posisi menteri PKS. "Seandainya pun diganti, kami merekomendasikan diganti oleh profesional," ucap Ical
Ical juga membantah posisi dirinya yang dilibatkan untuk melakukan evaluasi terhadap PKS. Menurut dia, kontrak koalisi yang dibangun selama ini adalah antara pemerintah dan parpol. Karena itu, pemerintah yang memiliki hak untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada PKS. "Pemerintah itu siapa, bisa presiden, bisa Wapres, bisa Menkopolhukam," tandasnya.