Satu Provinsi Ini Dianggap Rawan Konflik di Pilkada 2018

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam waktu dekat akan melakukan pemetaan potensi konflik di Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah. Hal ini penting karena pesta demokrasi tersebut beraroma pemilu dan pilpres 2019.

Saat diitemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/11), Tjahjo menyampaikan pemetaan akan dilakukan bersama-sama dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto dan jajarannya.

"(Potensi konflik) lagi mau saya bahas ke Kemenkopolhukam. Panjang, macam-macam. Pemetaannya segini lho, potensi-potensi," kata Tjahjo menggambarkan potensi konflik Pilkada Serentak 2018.

Namun demikian pihaknya optimistis Pilkada Serentak 2018 akan berjalan baik, karena KPU, Bawaslu, Kepolisian, BIN, TNI sanggup mengamankan seperti yang sudah-sudah.

"Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi gak apa. Ini menarik karena Pilkada Serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma Pileg dan Pilpres, sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin," jelas dia.

Ketika ditanya daerah mana saja yang dianggap rawan, mantan sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai hanya perlu fokus ke Papua. Utamanya melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait aturan-aturan Pilkada.

"Daerah lain, saya rasa, nggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumsel juga. Konsentrasi di Papua saja. Itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami," tambah Tjahjo. (fat/jpnn)