Jika masalah standarisasi kelulusan tetap dipaksakan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Bukan tidak mungkin jika ujian nasional diberlakukan untuk Papua maka akan banyak guru atau murid yang berbuat curang dengan memaksakan diri lulus atau meluluskan muridnya. Padahal kemampuan yang sebenarnya belum pantas untuk lulus," urainya mengingatkan.(reg/sam/jpnn)
SORONG – Masalah penggunaan dana otonomi khusus Papua kembali mendapat sorotan. Kali ini datang dari anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar,