Saya Siap Jadi Buldosernya Pak Presiden dan Bu Susi

jpnn.com - JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) tak mau laut Indonesia terus-terusan jadi sasaran para pencuri ikan. Karenanya, Bakamla yang kini di bawah komando Laksamana Muda Arie Soedewo sudah siap mengganyang para pelaku illegal fishing atau pun kejahatan lainnya di lautan.

Sebelumnya, Rabu (16/3) Presiden Joko Widodo telah melantik Arie Soedewo sebagai kepala Bakamla. Jokowi -sapaan Joko Widodo- dalam amanatnya saat melantik Arie menyatakan, Bakamla harus segera membuat langkah-langkah konkret untuk memerangi aksi penyelundupan dan pencurian ikan.

Arie pun mengaku siap menjalankan perintah Jokowi. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1983 itu sudah mengantongi strategi untuk memerangi penyeleundupan narkoba dan pencurian ikan.

"Saya menyiapkan diri menjadi buldosernya Bapak Presiden dan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, red) di laut terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika dan juga hal yang berkaitan illegal fishing. Juga masalah penyeludupan narkoba yang sudah diamanatkan presiden dalam ratas kabinet kemarin," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/3).

Mantan koordinator staf ahli KASAL itu menambahkan, ‎Indonesia yang memiliki lautan seluas 3 juta kilometer persegi memang menghadapi keterbatasan untuk mengamankannya. Karenanya, kata Arie, harus ada komitmen dan sinergisitas bersama di antara para pemangku kepentingan yang ada  seperti TNI AL, Polairud, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan instansi lainnya untuk mewujudkan perintah Presiden Jokowi itu.

"Laut kita luas sekali 3 juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke,” tegasnya.

Lebih lanjut Arie menjelaskan, dari illegal fishing dan penyeundupan saja negara harus menanggung kerugian hingga  ratusan triliun rupiah. Hanya saja, lanjutnya, pengadaan sumber daya manusia dan peralatan untuk  pengawasan di laut sangat minim.

"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim, tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap. Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari  Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi I DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita," harapnya.