SBY dan Pimpinan Parpol Jangan Lindungi Mafia Anggaran

JAKARTA - Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (P2 MA) mendesak Presiden RI segera menindak anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terindikasi terlibat dalam praktek mafia anggaran. Tak hanya itu, Pos P2 MA juga mendesak semua pimpinan partai politik segera menindak anggotanya di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terindikasi melakukan praktek mafia anggaran.

Mereka juga mendesak Presiden RI dan semua pimpinan partai politik supaya mendorong penegak hukum segera menindaklanjuti proses kasus hukum bagi pejabat kementerian KIB II dan anggota parpol yang terindikasi terlibat di dalam praktek mafia anggaran. Masyarakat juga diharapkan tidak sungkan-sungkan melapor kepada Pos P2 MA.

"(Kita) Meminta masyarakat pro aktif memberikan masukan, laporan dan fakta data terjadinya praktek mafia anggaran yang dilakukan oleh pejabat kementerian Indonesia Bersatu II dan Anggota DPR RI kepada Pos P2 MA di Jakarta," kata Deklarator Pos P2 MA, La Ode Ida, dan Zainal Bintang, kepada pers, Kamis (29/9), di Jakarta.

La Ode yang juga Wakil Ketua DPD RI itu menegaskan, semua itu perlu dilakukan demi menyelamatkan program pembangunan nasional dan daerah untuk menciptakan masyarakat adil yang berkemakmuran, dan masyarakat makmur yang berkeadilan. "Ini juga merupakan langkah dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi," tandasnya.(Boy/jpnn)