SBY Minta Kasus Hukum tak Dipolitisasi
Senin, 10 Desember 2012 – 13:14 WIB
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta penyelesaian kasus hukum yang melibatkan kalangan partai dan pejabat tinggi negara, tidak dipolitisasi. Menurut SBY, semuanya harus diserahkan ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. "Hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Politik bagaimanapun tidak bebas dari kepentingan kekuasaan," kata Presiden SBY saat hadir di acara Hari Anti Korupsi di Istana Negara, Senin (10/12).
SBY meminta agar penegak hukum tetap menjalankan tugas tanpa ada gangguan politik apapun. Penegak hukum juga diminta tidak memasuki ranah politik agar masyarakat tidak menjadi bingung.
"Berikan penjelasan secara proporsional dan profesional, segamblang-gamblangnya agar masyarakat mengerti duduk persoalan. Gamblang, jelas dan tidak ngambang," tegas SBY.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta penyelesaian kasus hukum yang melibatkan kalangan partai dan pejabat tinggi negara, tidak dipolitisasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Sosial
Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
Minggu, 17 November 2024 – 16:04 WIB - Hukum
Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
Minggu, 17 November 2024 – 15:53 WIB - Humaniora
Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
Minggu, 17 November 2024 – 15:02 WIB - Humaniora
Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
Minggu, 17 November 2024 – 13:14 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Ketum GPMI Tolak Sikap Anies di Pilgub Jakarta 2024, Begini Alasannya
Minggu, 17 November 2024 – 15:01 WIB - Legislatif
Kasus Tom Lembong, Komisi III Tak Ingin Diproses karena Pesanan
Minggu, 17 November 2024 – 11:20 WIB - Jabar Terkini
Gelar Doktoral Bahlil Ditangguhkan, Deolipa Yumara Menduga Ada jual Beli Gelar Akademik di UI
Minggu, 17 November 2024 – 13:00 WIB - Moto GP
Race MotoGP Barcelona: Pecco Bilang Ada 8 Pembalap akan Menghalangi Martin
Minggu, 17 November 2024 – 14:35 WIB