SBY Sodorkan Klaim 10 Tahun Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa selama hampir 10 tahun masa pemerintahannya, penegakkan hukum menjadi salah satu prioritas utama. Ia mengklaim penegakan hukum di Indonesia tidak ada tebang pilih.

"Kami tidak lihat siapa dia, apa partainya, dan siapa koneksinya," kata Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut SBY, dirinya selama kurun 2004-2014 telah menandatangani banyak surat izin untuk pemeriksaan terhadap kepala daerah yang terindikasi korupsi. Dalam semester I 2014 saja, ada 77 pejabat negara yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, sambungnya, jumlah itu belum termasuk pejabat yang diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan. Seluruh pejabat baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif semua akan ditindak bila melanggar hukum. "Ini (korupsi) masih menjadi tantangan utama negara kita," lanjutnya.

Di balik kondisi yang memiriskan itu, SBY mengaku masih tetap bersyukur dengan banyaknya pejabat negara yang diperiksa oleh penegak hukum. Sebab, hal itu menandakan hukum telah berlaku adil.

SBY juga meyakini, jika pemberantasan korupsi dijalankan secara merata dan konsisten maka pemerintahan ke depan akan semakin bersih. Karenanya ia mengapresiasi kinerja KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

"Hukum mampu menjerat siapa pun tanpa pandang bulu. Pemerintah mendukung KPK dalam memberantas korupsi," tegasnya.(flo/jpnn)