SBY tak Kontrol Anak Buah, Polri Membabi Buta

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan, mekanisme kontrol pada eksekutif Presiden dalam menjalankan kekuasaan atas nama Negara menghadapi jalan buntu.

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum bisa diharapkan untuk mengingatkan kepala Negara bahwa warga butuh kehadiran Presiden demi tertujunya jaminan warga negara.

Akibatnya, kasus seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung maupun  Sumatera Selatan dan teranyar yang terjadi di Bima, NTB tak kunjung usai. Padahal, kasus sengketa antara warga dengan pihak swasta sudah bertahun-tahun terjadi.

"Pertanyaan dari saya, sebenarnya apa yang dilakukan presiden kita? Kok gak ada perubahan, kemajuan, kok gak ada pemulihan dari institusi kita? Di sini yang saya pikirkan, tidak cukup bagi kita, untuk menyalahkan ini itu," kata Irman saat diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (27/12).