Sebelum Usul Ekspor Ganja, Rafly Seharusnya Berkonsultasi Dengan PKS

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure menilai, anggota Komisi VI DPR Rafly Kande seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu dengan fraksinya di DPR, ketika ingin mengusulkan manfaat Indonesia mengeskpor ganja ke luar negeri.

"Ini kan tidak, bukannya dapat dukungan malah ditegur dari internal dan menerima banjir bully di sosial media," ujar Pure di Jakarta, Minggu (2/2).

Saat saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kamis (30/1) yang membahas tentang peningkatan ekspor komoditas nasional dan lokal untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara, Rafly mengusulkan kemungkinan untuk mengekspor ganja.

Jika ada manfaat, Rafly meminta negara mengkajinya dalam batasan ketat dan terbatas apakah untuk ekspor demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk untuk obat atau farmasi.

Pure juga menilai, konspirasi ganja yang digaungkan sejumlah pihak secara global selama ini, cuma standar ganda oleh pihak tertentu yang kemungkinan memiliki tujuan tersembunyi. Pure mengajak seluruh pihak di tanah air menggunakan analisis, siapa yang diuntungkan dan dirugikan jika ganja dilegalkan di Indonesia.

"Saya kira yang dirugikan jelas negara, karena sulitnya pengawasan maka rentan disalahgunakan. Lantas, bagaimana dengan bandar, pengedar dan pecandu, dirugikan atau diuntungkan? Ini harus dijawab secara bersamaan," katanya.

Menurut Pure, legalisasi ganja tidak boleh sekadar berangkat dari alasan ekonomis dan hasil penelitian medis semata, tetapi harus dipertimbangkan sisi filosofis, sosiologis dan yuridis.

"Sebagai negara demokrasi, negara memang menjamin kebebasan berpendapat, sepanjang tidak menyalahi aturan. Karena itu, apa yang baik dan benar menyangkut hajat hidup orang banyak, harus diuji secara terbuka di ruang publik sehingga masyarakat memiliki persepsi yang sama akan suatu persoalan," kata Pure. (gir/jpnn)