Sebut Ada Upaya Mendowngrade Jokowi untuk Memecah PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Perolehan suara PDIP dalam pemilihan legislatif, Rabu (9/4) memang di bawah target. Alih-alih mendapat 27 persen, berdasarkan hasil hitung cepat partai banteng moncong putih ini hanya meraup 19,72  persen (hitung cepat Lingkaran Survey Indonesia). Nah, kini banyak pihak yang menganggap bahwa Jokowi tak punya efek untuk mendongkrak suara PDIP.

Berbagai berita yang menghiasi media pun menekankan tak ada perubahan signifikan setelah Jokowi diumumkan sebagai capres. Menanggapi pemberitaan yang masif itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), AA Ari Dwipayana menilai saat ini ada gerakan kampanye negatif yang ingin men-downgrade sosok capres Jokowi. "Kampanye itu seperti punya skenario untuk memecah PDIP dengan mendorong ketidakpuasan internal (PDIP) pada Jokowi karena dia tidak punya efek ke partai," kata Ari Dwipayana Kamis (10/4).

Kata Ari, sebenarnya Jokowi punya elektabilitas yang sangat tinggi sebagai capres, yakni 40-50 persen. Menurutnya, pendukung Jokowi adalah pemilih lintas partai. Nah, karena sebelum pileg Jokowi kerap diberitakan negatif, maka hal itu memperbanyak sikap antipartai dan antipileg. Hasilnya, golput di Pileg 2014 semakin banyak, yakni mencapai 35 persen. 

Selain itu, penyebab Jokowi tak begitu memiliki efek di pileg disebabkan waktu yang digunakan oleh PDIP untuk mensosialisasikan mantan Wali Kota Surakarta itu sebagai calon presiden juga terlalu singkat. Ari lantas membandingkannya dengan yang dilakukan untuk sosialisasi Prabowo Subianto sebagai capres dari Partai Gerindra. 

Sosok mantan Danjen Kopassus itu memang mendongkrak perolehan suara Gerindra lantaran dia sudah mensosialisaikan sebagai capres sejak 2,5 tahun lalu. "Jokowi kan baru disosialisasikan dua minggu sebelum pileg," ulasnya.

Tapi menurut Ari, pada pilpres nanti akan banyak bermunculan dukungan dari pemilih yang bukan pemilih partai yang loyal. Karena itu dia percaya pemilih Jokowi tetap banyak.

"Berbagai survei menunjukkan pendukung Jokowi justru berasal dari partai di luar PDIP, ini disebut split ticket voting," ujarnya. (mas/jpnn)