Sebut Pelindo II di Era Gus Dur Banyak Calo, RJ Lino Dicap Takabur

jpnn.com - JAKARTA - Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi menilai Dirut Pelindo II, RJ Lino sudah kelewatan. Adhie mengklaim Lino telah menyebut edi ra pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan saat Menko Ekuin dijabat Rizal Ramli, di pelabuhan Tanjung Priok banyak calo.

Adhie menilai Lino mengeluarkan pernyataan yang takabur.

"Pernyataan RJ Lino bahwa di era Gus Dur dan saat Menko Ekuin dijabat Rizal Ramli, di pelabuhan Tanjung Priok banyak calo saya pastikan sebagai pernyataan takabur," kata Adhie, Kamis (19/11).

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, dalam memerintah saat itu Gus Dur menerapkan standar moral yang tinggi. "Jangankan Dirut BUMN, pejabat setingkat menteri kalau terimbas isu korupsi, bisa langsung diberhentikan. Tentu saja setelah tim investigasi kepresidenan menemukan indikasi kuat bahwa menteri tersebut memang korup," tegasnya.

Era pemerintahan Gus Dur lanjutnya, tidak boleh ada orang yang kebal hukum dan bisa memberhentikan aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya. Bahkan Gus Dur sendiri ujarnya, saat menjabat Presiden RI, bersedia diperiksa tim penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait isu dana Yanatera yang dalam politik nasional dikenal sebagai Buloggate.

"Jadi kalau ada percaloan di pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dikatakan RJ Lino, pasti sudah dilibas. Justru di zaman Gus Dur Tanjung Priok berhasil ditata ulang dengan menerapkan sistem yang lebih transparan. Tugas menertibkan mekanisme kepelabuhan dan kepabeaan dilakukan oleh Rizal Ramli," katanya.

Lebih jauh Adhie membenarkan pernyataan RJ Lino yang menyebut saat ini tidak ada lagi calo di Priok. "Bisa benar juga sekarang tak ada calo di sana, karena percaloan sudah masuk dalam sistem. "Pelakunya bukan lagi calo dalam pengertian biasa. Melainkan para pejabat resmi di BUMN tersebut," ujarnya.

Oleh sebab itu kata Adhie, kini justru banyak persoalan di Pelindo II yang merugikan keuangan negara. Misalnya, akibat perjanjian dengan pihak asing yang dibuat dengan cara melawan hukum. Berbagai proyek yang nilainya sudah disulap jadi sangat mahal. Menyewakan lahan pelabuhan kepada pihak lain. Semuanya tampak prosedural. Padahal penuh permainan.